JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) TAHUN 2021

Berikut ini merupakan Rangkuman Produk Hukum Desa Tahun 2021:

1. SE Mendagri Nomor 443/0619/BPD tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa  

2. PMK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya

3.Instruksi Mendagri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona-19

4. Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

5. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

6. Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

7. Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

8. PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

9. SE Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-3/PK/2021 tentang Penegasan Surat Edaran Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Covid-19

10. Surat Edaran Kemendes PDTT Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

11. Surat Edaran Sekda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 900/0199.a/BKD/II/2021 tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Desa

12. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Covid-19